|
Daftar

REKONSILIASI UAKPA

  • Rekonsiliasi Lapooran Keuangan dengan KPPN dilampiri :
  • Register Pengiriman Bulanan
  • Neraca
  • Laporan Realisasi Anggaran Belanja
  • Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja
  • Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah
  • Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah
  • Rekening koran
  • SSPB/SSBP yang telah dikonfirmasi/dilegalisir oleh KPPN jika setoran dibayarkan melalui bank/persepsi KPPN lain
  • LRA tetap dicetak dan dilampirkan pada saat rekon di loket meskipun tidak ada transaksi (kosong)
  • Rekonsiliasi dilaksanakan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah bulan yang bersangkutan berakhir
  • Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur, rekonsiliasi dilaksanakan paling lambat pada hari kerja sebelumnya
  • Penerbitan BAR oleh KPPN diatur sebagai berikut :
  • Apabila data SAI dan SAU sama maka diterbitkan BAR.
  • Apabila data SAI dan SAU berbeda, dimana perbedaan disebabkan oleh kesalahan data SAU maka BAR diterbitkan. Atas perbedaan tersebut dijelaskan secara memadai di dalam BAR dan KPPN harus segera memperbaiki data SAU selambat-lambatnya pada tanggal cut-off koreksi data bulan yang bersangkutan. Apabila tanggal cut-off koreksi data bulan yang bersangkutan melewati batas akhir penyampaian LKPP tingkat Kuasa BUN KPPN, KPPN harus menyampaikan pengaruh koreksi dimaksud terhadap laporan keuangan yang sudah disampaikan dengan menyampaikan kembali laporan keuangan yang telah diperbaiki
  • Dalam hal terjadi perbedaan yang disebabkan kesalahan data SAI, maka BAR belum dapat diterbitkan. Kesalahan tersebut harus dilakukan perbaikan berdasarkan Laporan Hasil Rekonsiliasi (LHR), dan dilakukan rekonsiliasi ulang paling lambat pada batas akhir penyampaian LKPP tingkat UAKBUN KPPN ke UAKKBUN Kanwil. BAR diterbitkan apabila sudah tidak terdapat perbedaan antara data SAI dan SAU.
  • Apabila perbedaan data tersebut disebabkan kesalahan data SAU yang diakibatkan oleh sistem seperti setoran SSBP atau SSPB di bank persepsi bukan mitra kerja KPPN Bima, maka dapat diterbitkan BAR setelah KPPN melakukan konfirmasi atas setoran dimaksud paling lambat pada tanggal batas akhir rekonsiliasi. Atas perbedaan tersebut dijelaskan secara memadai di dalam BAR.
  • KPPN selaku UAKBUN-D mengenakan sanksi administratif kepada UAKPA berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2013, dalam hal :
  • Laporan keuangan UAKPA beserta ADK dilampiri LPJ Bendahara dalam rangka rekonsiliasi sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya atau hari kerja sebelumnya dalam hal tanggal 10 bertepatan dengan hari libur belum diterima oleh KPPN dan/atau belum dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN.
  • UAKPA sudah melakukan rekonsiliasi dengan perbedaan yang disebabkan oleh kesalahan data SAI namun sampai dengan tanggal 13 atau hari kerja sebelumnya dalam hal tanggal 13 bertepatan dengan hari libur belum melakukan rekonsiliasi ulang dan belum dapat diterbitkan BAR oleh KPPN.
  • UAKPA yang terlambat / tidak melakukan rekonsiliasi sesuai ketentuan akan dikenakan sanksi administratif berupa pengembalian/penolakan SPM yang telah/akan diajukan Satker, dikecualikan terhadapa SPM-LS Belanja Pegawai, SPM-LS kepada Pihak Ketiga, dan SPM Pengembalian (SPM-PP)
  • Pengenaan sanksi tersebut tidak membebaskan UAKPA untuk melakukan rekonsiliasi dengan KPPN
  • Dalam hal UAKPA telah melaksanakan rekonsiliasi dengan KPPN setelah dikenakan sanksi, KPPN menerbitkan SP3S bersamaan dengan penerbitan BAR

 

 

SARAN :

  • Harap penyetoran sisa UP/TUP dibayarkan melalui bank/pos persepsi Mitra Kerja KPPN Bima;
  • Akun penyetoran sisa UP/TUP TA berjalan menggunakan 815111 (RM) atau 815113 (PNBP) sedangkan TA yang lalu menggunakan akun 815114;
  • Apabila terjadi kelebihan setoran sisa UP, segera lakukan REKLASIFIKASI dengan menggunakan surat/form yang baku sesuai PER-61/PB/2009;
  • Pengembalian belanja TA berjalan menggunakan form SSPB dengan kode fungsi, subfungsi, program, kegiatan, output dan akun dan yang sama dengan kode pada DIPA (pagunya);
  • Pengembalian belanja TAYL menggunakan form SSBP dengan kode akun 423911 (Belanja Pegawai) akun 423913 (Belanja non pegawai);
  • Apabila setoran dibayarkan melalui bank/pos persepsi KPPN lain, maka lampirkan fotocopy setoran setelah dikonfirmasi/legalisir terlebih dahulu ;
  • Apabila terdapat kesalahan pengisian SSBP/SSPB, segera lakukan perbaikan data (kode) tersebut menggunakan form yang baku sesuai SE-35/PB/2009;
  • Agar mengantisipasi kerusakan sarana komputer dan aplikasi dengan selalu melakukan backup SAKPA;
  • Penyampaian LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) Bendahara dapat dilakukan bersamaan dengan rekonsiliasi di atas dengan dilampiri rekening koran

 

*) Catt: apabila kurang jelas harap menghubungi FO Vera

 

Dasar Hukum : PMK 210/PMK.05/2013

Add comment


Security code
Refresh

BANNER 

You need to upgrade your Flash Player