|
Daftar

SEJARAH

KPPN Bima berdiri pada tahun 1981. Sejarah berdirinya diawali dengan dengan pembentukan 2(dua) buah kantor yaitu KPN (Kantor Perbendaharaan Negara) dan KKN (Kantor Kas Negara), yang kemudian pada tahun 1990 digabung dan diubah menjadi Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN).  Pada saat itu KPKN Bima termasuk KPKN Tipe D.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 597/KMK.01/2001 tanggal 27 Desember 2001, Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Bima diubah menjadi KPKN Tipe B, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu.

Pada tahun 2003, seiring dengan perkembangan daerah yang pesat, adanya pemekaran daerah dengan terbentunya Pemerintahan Kota Bima, maka wilayah kerja KPKN Bima bertambah yaitu Kabupaten  Bima,Kabupaten Dompu dan Kota Bima. Adapun struktur organisasinya terdiri dari Subbagian Umum, Seksi Perbendaharaan I, Seksi Perbendaharaan II dan Seksi Bendahara Umum.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 303/KMK.01/2004 tanggal 23 Juni 2004 sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 214/KMK.01/2005, KPKN berubah menjadi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe B (KPPN tipe B), dengan struktur organiasi yaitu Subbagian Umum, Seksi Perbendaharaan, Seksi Bendahara Umum, dan  Seksi Verifikasi dan Akuntansi.

Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe B  (KPPN Tipe B) berubah menjadi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 (KPPN Tipe A2), dengan struktur organisasi yaitu Subbagian Umum, Seksi Pencairan Dana, Seksi Giro Bank/Pos, dan Seksi Verifikasi dan Akuntansi.

Dalam era reformasi birokrasi pemerintahan khususnya reformasi dibidang Keuangan Negara, dengan lahirnya 3 (tiga) paket Undang-Undang keuangan Negara yaitu Undang N-o.17 Tahun 2003, Undang-Undang No.1 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.15 Tahun 2004, maka tugas ordonansering yaitu pengujian Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) berpindah Dari Departemen Keuangan (KPPN) ke Kementerian/Lembaga (Satuan Kerja/Satker).  Selanjutnya tugas dan fungsi KPPN adalah menguji SPM yang diajukan oleh PA/KPA, dan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana( SP2D).

Add comment


Security code
Refresh

BANNER 

You need to upgrade your Flash Player