|
Daftar

RETUR SP2D

Kadangkala SPM Satker yang telah selesai menjadi SP2D dananya tidak kunjung masuk ke rekening penerima pada Bank yang tercantum dalam SPM/SP2D. Secara logika, SP2D yang telah selesai dananya telah masuk ke rekening penerima paling lambat dalam satu hari kerja bahkan lebih cepat. Bila telah lewat satu hari kerja dana tersebut belum masuk sebaiknya Satker segera menghubungi Bank Operasional KPPN dan Bank Penerima dana untuk mengkonfirmasi mengapa hal tersebut bisa terjadi.


Bila dana SP2D tidak kunjung masuk ke rekening penerima, besar kemungkinan terjadi penolakan penerimaan dana tersebut dari bank penerima karena data nama dan nomor rekening yang tercantum dalam SP2D terdapat kesalahan sehingga tidak sama dengan data nama dan nomor rekening pada bank penerima. Hal ini disebut telah terjadi retur SP2D.


Adapun Prosedur Penyelesaian retur SP2D tersebut adalah sebagai berikut :

  • Berdasarkan Surat Pemberitahuan Retur SP2D dari KPPN, Satker meneliti dan memperbaiki kesalahan nomor dan atau nama rekening yang menyebabkan retur SP2D.
  • Kuasa Pengguna Anggaran /Satker menetapkan dan menandatangani surat ralat/perbaikan rekening yang menyebabkan retur SP2D dan menyampaikan ke KPPN paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal Surat Pemberitahuan Retur SP2D, dan dilampiri dengan:
    • SPTJM (format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III PER-74/PB/2011)
    • Surat Pernyataan dari Bank/Kantor Pos penerima bahwa rekening berkenaan masih aktif minimal sampai dengan 1 (satu) bulan setelah tanggal surat ralat/perbaikan dari Kuasa Pengguna Anggaran/Satker
    • Perbaikan Resume Kontrak dalam hal surat ralat / perbaikan rekening mengakibatkan perubahan data rekening dalam kontrak/resume kontrak
    • Fotokopi buku tabungan/rekening giro yang telah dilegalisir bank/kantor pos penerima
    • ADK SPM, Copy SPM dan SP2D sebelum koreksi serta SPM setelah koreksi dalam hal ralat mengakibatkan perubahan data pada SPM dan SP2D.
  • Dalam hal 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal Surat Pemberitahuan Retur SP2D Kuasa Pengguna Anggaran/Satker belum mengajukan surat ralat/perbaikan, Kuasa Pengguna Anggaran/Satker harus memberitahukan secara tertulis alasan keterlambatan tersebut kepada Kepala KPPN.
  • Penyampaian surat ralat/perbaikan tersebut dilakukan/disampaikan oleh Petugas Pengantar SPM Satker bersangkutan atau melalui jasa pengiriman surat resmi.
  • Surat ralat/perbaikan tersebut menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV PER-74/PB/2011.
  • Terhadap surat ralat/perbaikan yang diterima melalui Petugas Pengantar SPM Satker,
  • KPPN wajib mencocokkan identitas Petugas Pengantar SPM Satker dengan KIPS dan data pada aplikasi KPPN.
  • KPPN menolak surat ralat/perbaikan apabila Petugas Pengantar SPM Satker tidak dapat menunjukkan KIPS atau terdapat ketidakcocokan antara KIPS dengan data pada aplikasi KPPN.
  • Terhadap surat ralat/perbaikan yang diterima melalui jasa pengiriman surat resmi, KPPN melakukan konfirmasi melalui telepon kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Satker yang bersangkutan.
  • KPPN memroses surat ralat/perbaikan apabila Petugas Pengantar SPM Satker sesuai dengan KIPS dan data pada aplikasi KPPN.
  • KPPN menerbitkan Surat Ralat SP2D berdasarkan surat ralat dari Kuasa Pengguna Anggaran/Satker sebagaimana ditetapkan dalam lampiran V Per-74/PB/2011.
  • Surat Ralat SP2D disampaikan ke BO I/BO II/BO III/Pos Pengeluaran paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah menerima surat ralat/perbaikan dari Kuasa PA/Satker.
  • Berdasarkan Surat Ralat SP2D dari KPPN, BO I/BO II/BO III/Pos Pengeluaran pada hari yang sama sampai dengan akhir hari kerja melakukan transfer/pemindahbukuan ke rekening penerima sebagaimana dimaksud dalam Surat Ralat SP2D berkenaan.
  • Bank Operasioanl mitra kerja KPPN tidak diperkenankan membebani biaya apapun kepada pihak yang berhak (Satker/Penerima Dana) dalam proses pencairan dana retur SP2D
  • Bila Satker tidak kunjung melakukan/mengirimkan surat ralat/perbaikan rekening beserta dokumen pendukungnya, maka KPPN akan memerintahkan Bank Operasional untuk menyetorkan dana retur SP2D ke Kas Negara pada Bank/Pos Persepsi pada akhir tahun anggaran dan pada saat menerima Surat Perintah Penyetoran dari Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
  • Setelah menyetorkan dana retur SP2D ke Kas Negara, KPPN memberitahukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Satker yang dana retur SP2D-Nya belum dilakukan ralat/perbaikan rekening sebagaimana diatur dalam PER-74/PB/2011

 


Dasar Hukum : Perdirjen-74/PB/2011

Perdirjen-33/PB/2012

 

Add comment


Security code
Refresh

BANNER 

You need to upgrade your Flash Player